Upaya Yaman untuk bergabung dengan Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) kembali mencuat ke permukaan seiring pernyataan Presiden Rashad Al-Alimi kepada para menteri barunya. Dalam pernyataan tersebut, Al-Alimi menegaskan bahwa Yaman telah lama mengupayakan keanggotaan GCC sejak awal 2000-an dan memandang situasi saat ini sebagai peluang bersejarah yang tidak boleh disia-siakan.
GCC merupakan organisasi regional yang beranggotakan enam negara Teluk, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Organisasi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan keamanan yang kuat. Masuknya suatu negara ke GCC berarti keterikatan mendalam pada stabilitas, integrasi ekonomi, dan kepentingan strategis kawasan Teluk.
Bagi Yaman, keinginan untuk bergabung dengan GCC bukan hal baru. Sejak sebelum pecahnya perang, Yaman telah menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan negara-negara Teluk, termasuk keikutsertaan dalam sejumlah lembaga dan program GCC. Namun hingga kini, Yaman masih berada pada level kemitraan, bukan keanggotaan penuh.
Perang berkepanjangan, fragmentasi politik, serta lemahnya institusi negara menjadi penghambat utama langkah Yaman menuju keanggotaan penuh GCC. Negara-negara Teluk memandang stabilitas internal sebagai syarat mutlak, mengingat GCC dibangun atas fondasi keamanan regional yang rapuh namun vital bagi perdagangan dan energi global.
Meski demikian, pemerintah Yaman terus mendorong narasi bahwa integrasi dengan Teluk adalah jalan keluar jangka panjang bagi krisis nasional. Kedekatan geografis, hubungan historis, serta ketergantungan ekonomi Yaman pada negara-negara Teluk dijadikan argumen utama untuk memperkuat aspirasi tersebut.
Manfaat utama yang diharapkan Yaman dari keanggotaan atau pendalaman kemitraan dengan GCC adalah dukungan ekonomi. Negara-negara Teluk memiliki kapasitas finansial besar yang sangat dibutuhkan Yaman untuk rekonstruksi pascaperang, stabilisasi mata uang, dan pemulihan layanan publik dasar.
Selain ekonomi, manfaat politik juga menjadi faktor penting. Dukungan formal dari GCC akan meningkatkan legitimasi pemerintah Yaman di tingkat regional dan internasional. Hal ini dinilai krusial dalam menghadapi dinamika internal serta negosiasi dengan berbagai aktor bersenjata di dalam negeri.
Aspek keamanan juga tidak kalah penting. Integrasi yang lebih dalam dengan GCC berpotensi membuka jalan bagi reformasi sektor keamanan Yaman, termasuk pelatihan militer dan penguatan institusi pertahanan negara. Dalam konteks Laut Merah dan Teluk Aden, stabilitas Yaman juga menjadi kepentingan langsung negara-negara Teluk.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jalan Yaman menuju keanggotaan GCC masih panjang. GCC cenderung berhati-hati menerima anggota baru, terlebih dari negara yang masih dilanda konflik dan belum memiliki kontrol penuh atas wilayahnya.
Situasi ini mengingatkan pada upaya panjang Turkiye untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sejak mengajukan keanggotaan resmi pada 1987, Turkiye telah melewati puluhan tahun negosiasi tanpa hasil keanggotaan penuh hingga saat ini.
Uni Eropa, seperti GCC, merupakan organisasi regional dengan standar politik, ekonomi, dan hukum yang ketat. Dalam kasus Turkiye, isu demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta dinamika politik dalam negeri menjadi penghambat utama proses aksesi.
Turkiye sendiri adalah negara besar dengan ekonomi signifikan dan peran strategis global. Namun keanggotaan Uni Eropa bukan sekadar soal ukuran ekonomi atau kekuatan militer, melainkan kesesuaian nilai dan stabilitas jangka panjang.
Perbedaan mendasar antara Yaman dan Turkiye terletak pada konteks domestik. Turkiye bernegosiasi dari posisi negara yang relatif utuh dan berfungsi, sementara Yaman berangkat dari kondisi pascakonflik yang kompleks dan rapuh.
Meski begitu, terdapat kesamaan dalam pola hubungan. Baik Yaman maupun Turkiye kerap didorong ke posisi kemitraan strategis, bukan keanggotaan penuh. Uni Eropa menawarkan Turkiye kerja sama ekonomi dan politik, sementara GCC memberikan Yaman akses bantuan dan kolaborasi terbatas.
Dalam kedua kasus tersebut, organisasi regional cenderung menjaga pintu tetap terbuka, namun tanpa komitmen waktu yang jelas untuk keanggotaan. Hal ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan internal organisasi.
Bagi Yaman, pengalaman Turkiye menjadi cermin bahwa proses integrasi regional bisa berlangsung sangat lama dan penuh hambatan. Pernyataan “kesempatan bersejarah” dari Presiden Al-Alimi lebih mencerminkan urgensi memaksimalkan dukungan yang ada saat ini, bukan janji masuk dalam waktu dekat.
Pendalaman kemitraan dengan GCC dinilai sebagai target paling realistis bagi Yaman dalam beberapa tahun ke depan. Fokus utama diarahkan pada reformasi internal, stabilisasi keamanan, dan pemulihan ekonomi agar memenuhi standar minimum negara Teluk.
Negara-negara GCC sendiri melihat stabilitas Yaman sebagai kepentingan strategis kawasan. Namun mereka juga menuntut jaminan bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan tidak akan sia-sia akibat konflik internal yang tak kunjung usai.
Dengan demikian, upaya Yaman masuk GCC masih berada di persimpangan antara harapan dan realitas. Seperti Turkiye dan Uni Eropa, jalan menuju keanggotaan penuh bukan sekadar soal niat politik, tetapi ujian panjang atas konsistensi, stabilitas, dan kapasitas negara itu sendiri.
Di tengah ketidakpastian tersebut, satu hal menjadi jelas: bagi Yaman, kedekatan dengan GCC bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis demi masa depan negara yang lebih stabil dan terintegrasi dengan kawasan.
Negara Terbesar
Jika Yaman masuk GCC, maka Yaman akan menjadi negara terbesar di GCC dalam beberapa aspek penting, tapi bukan yang paling kuat secara ekonomi. Penjelasannya begini.
Dari sisi jumlah penduduk, Yaman jelas akan menjadi yang terbesar. Dengan populasi sekitar 30–35 juta jiwa, Yaman akan melampaui Arab Saudi yang saat ini berada di kisaran pertengahan 30 jutaan namun dengan komposisi warga negara yang lebih kecil karena banyak tenaga asing. Dalam konteks demografi warga lokal, Yaman akan menjadi penyumbang terbesar tenaga manusia di GCC.
Dari sisi luas wilayah, Yaman juga termasuk yang terbesar. Wilayah Yaman sekitar 527 ribu kilometer persegi, menjadikannya negara terluas kedua di GCC setelah Arab Saudi, dan jauh lebih besar dibanding UEA, Qatar, Kuwait, Bahrain, maupun Oman.
Namun dari sisi ekonomi, posisinya akan sangat berbeda. Produk domestik bruto Yaman masih jauh di bawah semua anggota GCC. Negara-negara Teluk adalah eksportir energi besar dengan pendapatan per kapita tinggi, sementara Yaman masih bergulat dengan kemiskinan, konflik, dan infrastruktur yang rusak.
Dalam pengaruh politik, Yaman juga tidak otomatis menjadi dominan meski besar secara demografis. Di GCC, bobot pengaruh tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk atau wilayah, tetapi oleh stabilitas, kekuatan ekonomi, dan kapasitas militer. Dalam hal ini, Arab Saudi tetap akan menjadi pusat gravitasi utama.
Masuknya Yaman justru berpotensi mengubah karakter GCC. Selama ini GCC dikenal sebagai klub negara kaya dengan populasi relatif kecil. Kehadiran Yaman akan menjadikannya lebih menyerupai organisasi regional campuran antara negara kaya dan negara berkembang, sesuatu yang masih menjadi kekhawatiran banyak elit Teluk.
Di sisi lain, Yaman bisa menjadi aset strategis. Letak geografisnya menguasai Bab al-Mandab dan Teluk Aden, jalur pelayaran global yang sangat vital. Secara geopolitik, ini nilai tambah besar bagi GCC, terutama dalam konteks keamanan Laut Merah.
Karena itu, kekhawatiran GCC bukan soal “Yaman terlalu besar”, melainkan soal beban stabilitas dan ekonomi. Negara Teluk cenderung bertanya: apakah Yaman siap menjadi kontributor keamanan dan stabilitas, atau justru penerima bantuan permanen?
Kesimpulannya, Yaman akan menjadi negara terbesar di GCC dari sisi penduduk dan salah satu yang terbesar secara wilayah, tetapi tidak akan menjadi yang terkuat atau terkaya. Justru karena ketimpangan inilah, wacana keanggotaan Yaman selalu diperlakukan sangat hati-hati oleh negara-negara Teluk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar